Manajemen Berbasis Sekolah: Apa, Mengapa, dan Bagaimana?

Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah atau Masyarakat (MBS/M) yang diterapkan di sekolah-sekolah kita sebenarnya mengadopsi model tersebut dari Amerika Serikat. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah memberdayakan sekolah dengan memberikan otonomi untuk mengatur dirinya sendiri dengan melibatkan partisipasi stakeholders.
Keterlibatan stakeholders dapat dilihat dari keikutsertaannya dalam berbagai proses pengambilan keputusan di sekolah. Kebijakan ini merupakan bentuk desentralisasi pendidikan seiring dengan kebijakan yang lebih luas tentang otonomi daerah. 

Dilihat dari sisi kebermanfaatannya, MBS/M bertujuan: 1) Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia;
2) Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama; 3) Meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, sekolah
dan pemerintah tentang mutu sekolah; dan 4) Meningkatkan kompetisi yang sehat antar-sekolah untuk pencapaian mutu pendidikan yang diharapkan. Tujuan poin ke-2 merupakan realisasi dari prinsip-prinsip MBS/M itu sendiri yaitu: 1) Berpijak pada “power sharing” (berbagi kewenangan), yaitu bahwa pengelolaan pendidikan sepatutnya berlandaskan pada keinginan saling mengisi, saling membantu dan menerima dan berbagi kekuasaan/ kewenangan sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing, 2) Melibatkan partisipasi masyarakat yang kuat. Maksudnya bahwa tanggungjawab pelaksanaan pendidikan, bukan hanya dibebankan kepada sekolah (guru dan kepala sekolah saja), tetapi juga menuntut
adanya keterlibatan dan tanggungjawab semua komponen lapisan masyarakat, termasuk orangtua siswa.

Salah satu prinsip MBS/M antara lain memberikan peluang pada adanya berbagi kewenangan, dan tanggungjawab secara kolektif. Keberadaan Komite Sekolah merupakan bagian yang tidak terpisahkan (satu paket) dengan MBS/M. Dengan demikian keberadaan Dewan/ Komite Sekolah merupakan suatu kepatutan yang perlu ada dalam MBS/M. Komite sekolah merupakan suatu badan atau lembaga non politis dan non profit, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stakeholders pendidikan di tingkat sekolah, sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan. Komite sekolah terdiri dari unsur-unsur orang tua siswa, wakil siswa (hanya untuk SMA dan SMK), wakil guru-guru, kepala sekolah, wakil tokoh masyarakat setempat (ulama, budayawan, pemuka adat, dan cendikia pemerhati pendidikan), wakil masyarakat
terinstitusi (lurah, camat, dan pejabat lainnya yang ada di wilayah sekolah), dan utusan pejabat pendidikan. Komite sekolah dibentuk berdasarkan kesepakatan yang tumbuh dari akar budaya, sosio demografis dan nilai-nilai masyarakat setempat, sehingga komite sekolah bersifat otonomi yang menganut kebersamaan menuju ke arah peningkatan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan peserta didik.

Bertolak dari uraian tersebut, maka partisipasi masyarakat dalam konteks MBS/M adalah kesadaran dan kepedulian
masyarakat melakukan aktivitas-aktivitas untuk turut serta mengambil keputusan, melaksanakan dan mengevaluasi keputusan suatu program pendidikan di sekolah secara proporsional yang dilandasi kesepakatan. Kesepakatan tersebut seringkali dihasilkan dengan menggunakanan pengambilan keputusan berdasarkan konsensus. Konsensus
adalah perpaduan berbagai pikiran, pengetahuan, informasi, pendapat, dan pengalaman yang berbeda dari berbagai
pihak, yang disepakati seluruh anggota kelompok yang menghasilkan kesimpulan yang lebih utuh dan lebih lengkap
. Dalam pengambilan keputusan berdasarkan konsensus, setiap pihak mempunyai kesempatan untuk mengemukakan alasan yang berkaitan dengan keputusan bersama, keputusan disepakati bersama atas dasar pengertian, diterima oleh semua pihak yang terlibat.

Dalam kenyataannya, pengambilan keputusan kelompok seringkali tidak dapat dicapai dengan konsensus, cara lain untuk mengambil keputusan bersama adalah dengan pemungutan suara. keputusan pihak yang mendapat dukungan lebih banyak dari anggota kelompok dianggap sebagai keputusan bersama. Konsekuensi negatif pemungutan suara adalah munculnya konflik antar kelompok pro dan kontra atas hasil pemungutan suara. Namun demikian, bila ternyata sulit untuk menggunakan pendekatan konsensus, sebaiknya diambil jalan tengah antara konsensus dan pemungutan suara. Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, setiap pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan diberi kesempatan untuk menjelaskan alasan masing-masing, sesudah itu baru dilakukan pemungutan suara. Bila tetap sulit baru dilakukan pemungutan suara dalam arti murni tanpa mengajukan alasan.

Pengambilan keputusan berdasarkan konsensus akan berusaha menghindari pendekatan voting. Oleh karena itu, penting diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1)   Prinsip benar  salah dan prinsip menang kalah. Dalam proses mencapai konsensus yang perlu dipakai adalah
prinsip benar salah (berdasarkan logika, fakta, alasan yang masuk akal), dan bukan prinsip menang kalah, emosi, persaingan.

2)   Perbedaan dan pertentangan. Dua hal yang berbeda (artinya tidak sama) dapat ada bersama, saling melengkapi, saling mengisi. Sedangkan dua hal yang bertentangan, tidak dapat ada bersama, saling meniadakan, saling menghancurkan, kalau yang satu ada yang lain harus musnah.

3)   Sikap aktif dan sikap reaktif. Sikap aktif berarti berinisiatif, tidak bersikap menunggu, bertindak berdasarkan prinsip, tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan. Saya berbuat baik karena menurut prinsip saya itu sesuai dengan prinsip hidup saya, apapun juga reaksi orang lain kepada saya. Sedangkan sikap reaktif berarti sikap menunggu dan bertindak berdasarkan tindakan pihak lain, tindakan ditentukan oleh pihak lain. Saya berbuat baik karena orang lain berbuat baik kepada saya, kalau orang lain tidak berbuat baik kepada saya, saya pun tidak akan berbuat baik kepadanya.

4)   Sikap terbuka dan sikap tertutup. Sikap terbuka atau sikap tertutup dapat dibedakan menjadi: a) ke luar : 
kesediaan atau ketidak sediaan seseorang untuk mengungkapkan pengetahuan, pengalaman yang dimilikinya kepada orang lain supaya memperoleh keputusan bersama yang lebih lengkap; dan b) ke dalam : kesediaan  atau ketidaksediaan seseorang untuk menerima pe- ngetahuan, pengalaman yang berasal dari pihak lain supaya menghasilkan keputusan bersama yang lebih lengkap.

5)   Tujuan kelompok dan tujuan pribadi. Dalam mencapai kesepakatan bersama, tujuan individu perlu disesuaikan, diselaraskan dengan tujuan kelompok. Tujuan kelompok yang baik secara langsung atau tidak langsung memenuhi sebagian dari tujuan pribadi.

6)   Keterlibatan. Untuk mencapai konsensus diperlukan keterlibatan : a) Pikiran:  mencurahkan seluruh pikiran, pengetahuan, keterampilan, pengalaman yang dimiliki supaya memperoleh keputusan bersama yang lebih lengkap; b) Perasaan:  merasa solider, turut merasakan apa yang dirasakan oleh kelompok; dan c) Dorongan    :  mempunyai niat, kesediaan, semangat untuk melaksanakan keputusan bersama yang sudah disepakati kelompok.

 

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.